Rabu, 07 Januari 2009

KEBIJAKAN LARANGAN IMPOR

MAKALAH
KEBIJAKAN LARANGAN IMPOR

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Internasional 2

Ditulis oleh :
Abida Muttaqiena (7450406003)

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2008
_____________________________________________________________________________________

BAB 1
PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi telah mendorong terjadinya kompleksitas hubungan atau transaksi dagang internasional, yang menembus batas-batas negara serta perbedaan sistem hukum, sistem politik dan lain-lain dari dan antar pelaku dalam perdagangan internasional tersebut. Kompleksitas tersebut dapat dilihat, misalnya dari transaksi-transaksi yang berlangsung cepat, terjadinya persaingan dagang yang ketat baik perdagangan barang maupun jasa, yang kemudian menumbuhkan kebutuhan akan adanya suatu perdagangan bebas (free trade) yang dilangsungkan dengan fair, tanpa dibatasi dan atau diintervensi dengan pengenaan tarif, kuota, subsidi, kontrol nilai tukar, dan lain-lain yang bersifat proteksi dan dapat menghambat arus dan kelangsungan pedagangan tersebut.

Akan tetapi, berbagai kepentingan, khususnya aspek sosial dan politik telah membuat upaya peningkatan efisiensi perdagangan dan industri serta menciptakan tatanan perdagangan internasional yang lebih adil, belum dapat sepenuhnya terwujud dalam era perdagangan bebas. Walaupun berbagai komitmen telah disepakati baik di tingkat bilateral, regional, maupun multilateral, berbagai upaya untuk melindungi kepentingan masing-masing negara melalui berbagai jenis hambatan yang bersifat kualitatif masih tetap berjalan. Salah satu jenis hambatan kualitatif ini adalah Larangan Impor (Import Prohibition).

Berdasarkan data-data mengenai produk-produk yang termasuk dalam daftar larangan impor dari berbagai negara, dapat disimpulkan bahwa ada tiga hal yang menjadi sasaran dari kebijakan suatu negara dalam melarang impor produk tertentu, yaitu:
1)Orientasi lingkungan hidup.
2)Untuk menggiatkan industri substitusi impor yang ada di dalam negeri.
3)Untuk menjaga Balance of Payments


BAB 2
PERMASALAHAN

Dari uraian yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa ada tiga sasaran kebijakan larangan impor, yaitu orientasi lingkungan hidup, menggiatkan industri substitusi impor, dan menjaga Balance of Payments. Maka, permasalahan yang akan dibahas pada makalah ini adalah bagaimana kebijakan larangan impor memenuhi sasaran-sasaran kebijakan tersebut dan dampak apa saja yang ditimbulkannya.

Contoh-contoh kebijakan larangan impor yang berorientasi lingkungan hanya sedikit dan cenderung bervariasi dari masing-masing negara, sehingga pembahasan akan meliputi berbagai negara. Sedangkan kebijakan larangan impor yang berorientasi pada indutri substitusi impor dan balance of payments, telah diupayakan oleh WTO untuk dialihkan menjadi hambatan tarif, sehingga sulit untuk mencari contoh konkrit penerapannya. Bahkan, banyak negara berkembang mengikuti saran-saran WTO untuk mengurangi tingkat tarif impor-nya, seperti Indonesia. Akan tetapi, kebijakan larangan impor di Nigeria patut dipelajari lebih lanjut, karena Nigeria pernah menggunakan kebijakan larangan impor sebagai instrumen kebijakan perdagangan utama.


BAB 3
PEMBAHASAN

A.Kebijakan Larangan Impor Berorientasi Lingkungan Hidup

Pemerintah suatu negara dapat melarang impor produk tertentu karena produk itu berbahaya bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan di suatu negara, atau karena produk itu merupakan hasil eksploitasi sumber daya alam hingga merusak keseimbangan ekologi.

Di Indonesia, terdapat beberapa produk yang dilarang masuk ke Indonesia karena berbahaya bagi lingkungan hidup, antara lain limbah plastik (Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 520/MPP/Kep/8/2003), Pestisida etilen dibromida, Limbah B3 kecuali item tertentu, Udang spesies Penaeus Vanamae (Peraturan Bersama Mendagri dan Menteri Kelautan dan Perikanan), dan produk susu dan olahan susu dari Cina. Akan tetapi, pada Agustus 2008 muncul berita bahwa Pemerintah akan mengizinkan impor limbah plastik untuk memenuhi kebutuhan bahan baku murah bagi industri, karena menurut data Asosiasi Industri Plastik dan Olefin Indonesia, selama semester pertama 2008 harga bahan baku plastik polyethylene dan polypropylene naik 100 persen dari US$ 1.100 menjadi US$ 2.200 per ton. Sedangkan pelarangan impor udang spesies Penaeus Vanamae adalah karena di pasar internasional beredar udang jenis ini yang terserang penyakit.

Produk susu dan olahan susu dari Cina juga masuk dalam daftar larangan impor di 31 negara lain, menyusul terjadinya skandal susu bermelamin di Cina. pada akhir September 2008, dilaporkan susu bermelamin telah menimbulkan 94.000 korban, termasuk 4 bayi meninggal karena kerusakan ginjal. Pada tahun 2004, terjadi kasus malnutrisi anak-anak di Cina Daratan , akibat susu yang tidak mengandung protein. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai kandungan protein. Nampaknya, perusahaan-perusahaan susu di Cina menambahkan melamin dalam susu agar seakan-akan susunya mengandung protein yang tinggi. WHO menyebutkan bahwa ini adalah salah satu skandal keamanan makanan paling besar dalam beberapa tahun terakhir. Setelah terungkapnya skandal ini di dunia Internasional, reputasi ekspor makanan asal Cina menjadi jelek, dan tercatat 11 negara menghentikan seluruh impor produk susu dan olahan susu dari Cina Daratan. Sejumlah pejabat yang terlibat ditahan, yaitu direktur Sanlu, perusahaan susu terkemuka di Cina, dan tujuh petugas pemerintah lokal, selain itu direktur Administration of Quality Supervision, Inspection, and Quarantine (AQSIQ) juga dipecat karena skandal ini.

Dampak dari skandal susu ini tidak hanya sampai disini, sejumlah organisasi internasional mengecam terjadinya skandal ini, antara lain US FDA, WHO, EFSA, dan UNICEF. Skandal ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai kontrol kualitas produk yang dilakukan Pemerintah Cina. Apalagi, pada Oktober 2008 Jepang, Korea Selatan, dan Hongkong menemukan kandungan melamin dalam produk telur dan ayam beku dari Cina; selain itu Malaysia juga menemukan kandungan melamin pada Baking Powder (ammonium bicarbonate) asal Cina, yang notabene bukan produk berbahan dasar susu.

Ketika marak virus avian influenza (flu burung), sejumlah besar negara juga melarang impor produk unggas, baik hidup atau mati. Namun PBB memperkirakan bahwa pelarangan impor burung liar (wild birds), walau di satu sisi merupakan upaya mencegah penyebaran flu burung dan dapat memberikan eksternalitas positif berupa perlindungan pada burung-burung langka, tapi di sisi lain justru mempersulit pendeteksian penyebaran virus, karena perdagangan burung langka di pasar gelap justru meningkat.

Selain ditujukan untuk mencegah masuknya produk yang membahayakan lingkungan hidup suatu negara, kebijakan larangan impor juga bisa diberlakukan dengan alasan perlindungan terhadap lingkungan hidup negara lain. Misalnya European Economic Community (EEC) melarang impor Whitecoat, sejenis anjing laut, pada tahun 1983, setelah Amerika Serikat dan Kanada melarang perburuan spesies ini. Sejak 6 Oktober 2005, Amerika Serikat juga melarang impor kaviar Sturgeon (Huso Huso) dan semua produk lain yang berasal dari ikan tersebut, karena ikan ini termasuk spesies yang dilindungi dalam daftar Appendix III di Bern Convention. Pada September 1992, Austria melarang impor produk kayu ilegal dari hutan tropis dan mengenakan bea masuk tinggi atas produk kayu mentah, karena mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup di hutan-hutan tropis. Akan tetapi, pelarangan impor ini dibatalkan oleh parlemen, setelah negara-negara pengekspor kayu seperti Malaysia dan Indonesia memprotes kebijakan ini. Amerika Serikat pada 18 Juni 2008 memberlakukan larangan impor kayu dan produk kayu ilegal ke negara tersebut, seiring dengan amandemen undang-undang perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dikenal dengan Lacey Act. Uni Eropa, juga diberitakan akan segera memberlakukan aturan yang menghambat masuknya kayu dan produk kayu ilegal ke wilayah tersebut.

Adanya larangan impor kayu dan produk kayu ilegal di negara konsumen dan kalau negara konsumen konsekuen untuk tidak menerima kayu dan produk kayu ilegal, maka akan berpengaruh positif untuk industri kehutanan Indonesia yang selama ini sangat terpukul produk ekspor kayu olahan negara pesaing yang memperoleh pasokan dari kegiatan Illegal logging. Industri panel kayu Indonesia belakangan kesulitan bersaing dengan industri di negara-negara pesaing, seperti China dan Malaysia, yang mendapatkan bahan baku murah dari kegiatan illegal logging di wilayah Indonesia. Komponen biaya industri plywood sebesar 50% adalah log. Jadi, ketika industri di negara pesaing mendapatkan log murah yang berasal dari illegal logging, sedang industri Indonesia menggunakan log legal yang mahal, maka industri kehutanan Indonesia kalah bersaing.

B.Kebijakan Larangan Impor Untuk Melindungi Industri Dalam Negeri dan Menjaga Balance of Payments

Dalam kondisi normal, suatu anggota WTO dilarang untuk melakukan pembatasan kuantitatif untuk impor dan ekspor sebagaimana diatur dalam pasal XI GATT 1994. Namun demikian, dalam kondisi tertentu negara anggota dapat melakukan safeguard measures sebagai langkah guna melindungi industri domestik dari kerugian yang disebabkan peningkatan impor. Terdapat dua kondisi untuk menerapkan safeguards measures, yakni :
1)Terjadi peningkatan impor dibandingkan produksi barang sejenis di dalam negeri.
2)Peningkatan impor tersebut mengancam dan mengakibatkan kerugian yang serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang serupa.
Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan negara tersebut dapat melakukan penyesuaian atas produk tertentu yang menghadapi tekanan yang berasal dari impor barang yang diakibatkan terjadinya persaingan atau kompetisi secara internasional. Safeguards measures bersifat sementara dan semata-mata dilakukan dalam rangka proses penyesuaian bagi industri domestik yang menghadapi tekanan. Safeguards measures tidak dapat digunakan untuk memproteksi industri domestik dalam jangka panjang.

Apabila negara anggota WTO menghadapi kesulitan neraca pembayaran (balance of payments/BOP difficulties), maka negara anggota tersebut dapat menerapkan pembatasan atas perdagangan jasa yang menyebabkan timbulnya komitmen termasuk pembayaran atau transfer yang berkitan dengan komitmen tersebut. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar pengecualian tersebut dapat diberlakukan adalah :
1)Perekonomian negara berkembang tersebut lemah, sehingga hanya dapat menyokong standar kehidupan yang rendah.
2)dalam tahap awal pembangunan.
3)mengalami kesulitan BOP sebagai akibat dari kebijakan membuka pasar domestik dan perubahan persyaratan perdagangan (terms of trade).

Nigeria adalah negara yang kaya sumber daya minyak bumi. Dalam peta percaturan negara-negara penghasil minyak dunia, Nigeria merupakan penghasil minyak terbesar ke-empat di antara negara anggota OPEC dan ke-9 terbesar se-dunia. Produksi minyak Nigeria mencapai 2,256 juta barel/hari dengan konsumsi dalam negerinya 275 ribu barel/hari (estimasi pada tahun 2001). Dari neraca ekonomi tahun 2001, Nigeria tercatat mendapat pemasukan terbanyak dari hasil perdagangan petroleum dan gas bumi, yakni sekitar 98% dari total ekspor atau 80% pendapatan negara.

Sejak pertengahan 1970-an, instrumen kebijakan perdagangan utama Nigeria bergeser dari hambatan tarif impor ke hambatan kualitatif impor, khususnya larangan impor (import prohibition) dan persyaratan impor (import licensing). Maka, pemerintah Nigeria menyusun sebuah daftar panjang produk-produk yang dilarang masuk ke Nigeria, difokuskan terutama pada produk agrikultur seperti buah, sayuran, biji-bijian, daging, dan ikan; serta produk manufaktur termasuk karet, kayu mentah, tekstil, dan barang kimia.

Walaupun item-item produk yang dilarang terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun, tapi cenderung meliputi produk-produk yang sejenis. Perkembangan pada tahun 2001-2004 menunjukkan kenaikan dalam cakupan kelompok produk yang masuk dalam daftar larangan impor, dari 27 kelompok pada Februari 2003 menjadi 35 kelompok pada Januari 2004.

Pemerintah Nigeria beralasan bahwa penggunaan larangan impor sebagai instrumen kebijakan perdagangan utama didesain untuk menggiatkan industri, menyediakan lapangan kerja, dan menjaga balance of payments dalam konteks industri substitusi impor. Elemen kunci rezim ini termasuk melindungi industri lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor, serta memastikan ketersediaan bahan mentah dan barang modal yang tidak bisa disediakan di dalam negeri. Kebijakan perdagangan ini ditujukan untuk menekan impor semua produk makanan yang sepertinya mampu didapatkan di dalam negeri, khususnya sektor agrikultur. Sedangkan pelarangan impor produk manufaktur bertujuan untuk meningkatkan penggunaan bahan mentah lokal dalam industri Nigeria.

Akan tetapi, rezim substitusi impor ini justru cenderung melindungi industri dalam negeri yang tidak efisien dan meningkatkan pertumbuhan black market. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu situs berita Nigeria, “...the negative consequences of import prohibition, including raising the domestic prices of banned products, disrupting other sectors that use the prohibited imports as raw materials, depriving government of tariff revenue and creating vested interests among domestic producers of prohibited items and smugglers had always been the case in Nigeria.”. Sebuah survei yang diadakan oleh Manufacturers Association of Nigeria pada 1989 mengungkapkan bahwa neraca pembayaran Nigeria ditentukan oleh dan tergantung pada pasar minyak dunia, serta tidak berkorelasi dengan perubahan-perubahan dalam kebijakan larangan impor. Selain itu, tidak ada bukti bahwa industri lokal mendapatkan keuntungan dari kebijakan larangan impor yang ekstrim ini, karena tingkat kapasitas produksi berhubungan secara positif dengan ketersediaan bahan mentah domestik. Di sisi lain, industri lokal tidak memiliki daya saing kompetitif dan ketersediaan infrastruktur sangat rendah.

Kebijakan larangan impor demi industri lokal tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur yang memadai. Pihak industri sendiri menyatakan bahwa seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana menyediaan infrastruktur bagi mereka, daripada melakukan pelarangan impor. Misalnya dalam kasus industri baja, untuk mencegah perusahaan-perusahaan baja gulung tikar, maka pemerintah Nigeria harus menyediakan tenaga listrik sekitar 70-80 megawatt. Dengan melakukan pelarangan impor, pemerintah telah menciptakan pasar bagi produk lokal, tapi industri lokal sendiri kesulitan untuk memenuhi permintaan pasar. Akibatnya, terjadi kelangkaan, rendahnya kualitas produk dan mahalnya harga barang-barang, sehingga konsumen menjadi korban dari kebijakan ini.

Faktanya, walaupun berneraca surplus dalam perdagangan internasional, tapi Nigeria terbelit utang, sebagai akibat dari ketergantungan yang berlebihan pada perdagangan sektor minyak yang padat modal dan harga produknya sangat fluktuatif. Negeri ini sempat menikmati masa kejayaan harga jual minyak pada tahun 1980-an, sehingga membuat GDP Nigeria menembus US$81 miliar pada tahun 1985, namun angka GDP terus melorot menjadi US$40,5 miliar saja pada 1995. Akibatnya, Nigeria menanggung beban utang luar negeri yang tak tertanggungkan yakni US$1,7 miliar per tahun untuk mencicil utang dan bunganya yang semakin membesar, atau sekitar separuh dari nilai yang harus dibayarkan. Selain anjloknya harga minyak sejak tahun 1980-an, tingkat korupsi yang tinggi juga menyebabkan keadaan ekonomi Nigeria memburuk (Transparency International mencantumkan Nigeria sebagai negara terkorup ketiga se-dunia).

Dalam perkembangan berikutnya, WTO berhasil mendorong Nigeria untuk menghapuskan hambatan impornya dalam delapan tahun program eliminasi. (WTO 1998). Sebagaimana dapat dilihat pada Implementation of the Year 2008 Fiscal Policy Measures and Tariff Amendments yang dikeluarkan Budget Office Nigeria (Lampiran 2), bahwa larangan impor dialihkan ke hambatan tarif impor yang cukup tinggi, khususnya untuk produk-produk yang dapat ditemukan di dalam negeri.


BAB 4
KESIMPULAN

Kebijakan larangan impor yang berorientasi lingkungan hidup dapat mencegah masuknya produk yang berbahaya bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan di suatu negara. Dampak yang ditimbulkan antara lain
1.Masyarakat terlindungi dari produk-produk yang terkontaminasi bahan yang berbahaya bagi kesehatan.
2.Berupaya mencegah kepunahan spesies-spesies tertentu, terutama wild bird dan anjing laut.
3.Berupaya mencegah kerusakan lingkungan , terutama hutan, yang lebih luas.
4.Meningkatkan perdagangan di pasar gelap.
5.Mempersulit upaya untuk mendeteksi kerusakan yang ditimbulkan, karena impor terjadi di pasar gelap.
6.Pelarangan impor kayu ilegal oleh negara konsumen akan meningkatkan daya saing industri kayu legal di negara produsen dan meningkatkan pendapatan negara pemilik hutan.

Rezim substitusi impor di Nigeria cenderung melindungi industri lokal yang tidak efisien dari persaingan internasional, karena kebijakan larangan impor tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh industri dalam negeri. Penggunaan kebijakan larangan impor sebagai instrumen kebijakan perdagangan utama dengan tujuan menggiatkan industri lokal dan menjaga balance of payment di Nigeria terbukti gagal. Salah satu sebabnya adalah karena kebijakan larangan impor ini diambil tanpa pertimbangan para pakar, sehingga tidak menyentuh akar permasalahan.


BAB 5
DAFTAR PUSTAKA

Amuwa, David. 2008. Between Import Prohibition and Local Manufacturing. www.punchng.com/index.aspx [diakses pada 11/11/2008]
Anonim. 2008 Chinese Milk Scandal. en.wikipedia.org/wiki/2008_chinese_milk_scandal [diakses pada 05/11/2008]
Anonim. Whitecoat. en.wikipedia.org/wiki/whitecoat [diakses pada 05/11/2008]
Anonim. TED Case Studies: Austria Timber Import Ban. www.american.edu/ted/ted.htm [diakses pada 05/11/2008]
Anonim. 2005. Nigeria, Si Hitam Miskin. www.kapanlagi.com [diakses pada 11/11/2008]
Arifin, Samsul, Dian Ediana Rae, dan Charles P.R. Joseph. 2007. Kerjasama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Bhalla, Nita. 2005. UN Official: Bird Ban May Worsen Epidemic. www.redorbit.com [diakses pada 05/11/2008]
Federal Ministry of Finance. Customs Duty Amendment 2008. www.google.com [diakses pada 11/11/2008]
Desyana, Cornila. 2008. Larangan Impor Limbah Plastik Dicabut. www.tempo.co.id [diakses pada 09/11/2008]
Oyejide, Ademola, A. Ogunkola and A. Bankole. MANAGING THE CHALLENGES OF WTO PARTICIPATION: CASE STUDY 32 “Import Prohibition as a Trade Policy Instrument: The Nigerian Experience”. http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/casestudies_e/case32_e.htm [diakses pada 05/11/2008]
Peraturan Bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 27/M-DAG/6/2007 dan Nomor PB.01/MEN/2007 Tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah Republik Indonesia.
WTO. World Tariff Profiles 2008. www.wto.org [diakses pada 09/11/2008]

Tidak ada komentar: