Jumat, 18 Januari 2008

MENEROPONG UNCCC DARI INDONESIA

The United Nation Climate Change Conference (UNCCC) 2007 yang baru saja terlaksana pada Desember 2007 lalu berhasil melahirkan Bali Road Map. Bali Roadmap memungkinkan putaran perundingan berikutnya bisa dilakukan sehingga pada 2009 diharapkan sudah muncul protokol perubahan iklim baru untuk menggantikan Protokol Kyoto yang kadaluarsa pada 2012. Sebelumnya, sempat terjadi perundingan alot antara Negara maju dan Negara berkembang. AS, Jepang dan Kanada, misalnya, sempat menolak menurunkan emisi 25–40 persen. Perundingan berjalan alot karena Amerika Serikat ingin Cina dan India, dua negara berkembang penghasil emisi jumlah besar, ikut melakukan pemotongan emisi gas rumah kaca. Dalam Protokol Kyoto, dua negara berkembang itu tidak diwajibkan mengurangi emisi karena, meskipun jumlah totalnya besar, tapi perkapita kecil. Kemudian Amerika menentang masuknya angka pemotongan emisi 25-40 persen pada 2020 dalam rancangan kesepakatan. Akhirnya dicapai kompromi angka pemotongan emisi tidak muncul dalam teks kesepakatan Bali Road Map. Padahal Amerika menghasilkan 36 persen emisi dunia, Kanada 8 persen dan Jepang 18 persen.
Indonesia sendiri berhasil memasukkan agendanya dalam pasal kesepakatan. Indonesia yang memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Kongo, datang ke pertemuan dengan agenda agar dunia internasional bersedia memberi kompensasi kepada negara yang memelihara hutan sebagai paru-paru dunia. Akhirnya kompensasi bagi negara berkembang agar tidak melakukan pembabatan hutan dimasukkan dalam pasal kesepakatan. "Para juru runding harus memberikan 'insentif positif' bagi negara berkembang yang mengurangi penebangan hutan," ungkap pasal yang disepakati (Tempointeraktif.com).
Ada enam gas rumah kaca yang perlu dikurangi, yaitu karbon dioksida, metan, nitrous oksida, sulfur heksafluorida, HFC, dan PFC, karena merusak atmosfer dan mengakibatkan kenaikan suhu bumi. Secara kumulatif, sebagian besar kerusakan lingkungan hidup saat ini diakibatkan oleh ulah Negara-negara maju (Negara Dunia Pertama), sementara kerusakan hutan terpusat di Negara-negara dunia Ketiga. Di lain pihak, kemampuan penduduk miskin di Negara-negara berkembang untuk beradaptasi dalam pemanasan global amat rendah, berbeda dengan Negara-negara maju sebagai konsumen terbesar sumber daya alam yang telah melengkapi diri dengan berbagai antisipasi.
Akan tetapi, jika angka tingginya angka kelahiran, pertumbuhan pendapatan rata-rata, dan melebarnya jurang ketimpangan kesejahteraan di negara-negara dunia ketiga terus berlanjut, maka merekalah yang nantinya paling bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan global di abad keduapuluh satu. Sampai sekarang belum jelas bagaimana biaya reformasi global itu harus dibagi-bagi. Seandainya rencana pembatasan emisi polusi perkapita secara global (sebagai pedoman pembagian tanggung jawab) benar-benar dilaksanakan secara penuh, maka pendekatan itu hanya akan menguntungkan negara-negara berkembang yang tingkat emisi per kapitanya lebih rendah daripada negara-negara maju. Sebaliknya, apabila rencana tingkat pembatasan emisi per kapita atau pembatasan tingkat pertumbuhan emisi nasional direalisir, maka hal itu jelas akan menghambat upaya-upaya pembangunan negara-negara dunia ketiga dalam upaya meningkatkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan rakyatnya (Todaro&Smith, 2003:528).
Mengingat masih maju mundurnya kerjasama dunia dalam menangani kerusakan bumi sejak Protokol Kyoto pada 1997, jika umat manusia memang menginginkan kehidupan yang lebih baik bagi anak-cucunya, rasanya perlu penerapan prinsip “mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai saat ini juga”. Sebab sebelum kesepakatan tercapai, masyarakat di negara dunia ketiga seperti Indonesia keburu dihantam berbagai efek kerusakan lingkungan dan pemanasan global, seperti gelombang pasang, badai, banjir, dan perubahan iklim yang merugikan petani. Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Indonesia perlu memperketat pengawasan pencemaran yang bersumber dari sektor industri, perijinan HPH dan pengawasan illegal logging, serta memperbaiki kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan transportasi dan lingkungan kumuh di daerah perkotaan serta pertanian masyarakat pedesaan.

Tidak ada komentar: